Alih Fungsi Dana Bumdes: Amankan Vs PMH ?

Saya mengamankan dana BUMDES tersebut. Memang saya perintahkan untuk diserahkan ke desa, dan penyerahan baru Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) melalui bendahara desa yang dikarenakan bendahara desa takut membawa uang tersebut akhirnya diserahkan ke Polo W. dan selanjutnya penyerahan kedua sebesar Rp. 76.000.000,- (Tujuh puluh enam juta rupiah) langsung diserahkan oleh Direktur BUMDES ke saya

 

Investigator : Team
Pada Info Dari Anda 

 

Dana desa digelontorkan oleh pemerintah bertujuan untuk pembangunan desa, peruntukan dana desa salah satunya untuk penataan perekonomian desa, desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) bertujuan untuk membangun perekonomian desa dengan harapan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD).

Dana desa umumnya dialokasikan untuk penambahan dana BUMDES sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) setiap tahunnya.

 

Studi kasus atau pengecualian ?

Semenjak tahun 2017 dana desa di salah satu desa di Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur, telah dibentuk BUMDES SR Dana Desa dialokasikan untuk dikelolah BUMDES sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), tahun 2018 dan 2019 juga ada penambahan setiap tahun dengan nominal yang sama sehingga total modal BUMDES sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).

Pengolahan keuangan oleh BUMDES tersebut dikelola untuk simpan pinjam dan berkantor di kantor PKK yang ada di Balai Desa, sampai dengan tahun 2019 dana tersebut berkembang menjadi total seluruhnya beserta modal sebesar Rp. 166.000.000,- (Seratus enam puluh enam juta rupiah) Yang Saat itu dikelolah oleh Pengurus yang dipimpin oleh seorang Direktur dengan inisial S (suami kades).

 

Peralihan tampuk pimpinan desa

Tahun 2019 didesa tersebut diadakan pemilihan kepala desa, dalam pemilihan calon kepala desa baru tersebut ada dua kandidat calon kepala desa yang masing – masing inisial S dan SW, yang akhirnya pemilihan dimenangkan oleh SW dengan selisih suara tipis yang hanya terpaut 3 (tiga) suara, SW dilantik pada tanggal 07 November 2019.

Lantaran SK Direktur sudah habis masa berlakunya, akhirnya kades terpilih SW membekukan kepengurusan BUMDES, kades SW juga menarik seluruh keuangan BUMDES tersebut dengan cara memberitahukan kepada BPD yang diketuai inisial R, selanjutnya oleh direktur dana BUMDES tersebut diserahkan ke Pemerintahan Desa.

 

Mengamankan dana Bumdes

Kepala Desa SW saat dikonfirmasi awak media ini menjelaskan bahwa, dirinya telah membekukan kepengurusan BUMDES SR lantaran SK kepengurusan sudah habis masa bhaktinya, dan akan membentuk pengurus baru menunggu terkumpulnya semua dana diserahkan ke pemerintahan desa seluruhnya baru akan dibentuk pengurus baru,

SW menjelaskan bahwa, “Saya mengamankan dana BUMDES tersebut. Memang saya perintahkan untuk diserahkan ke desa, dan penyerahan baru Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) melalui bendahara desa yang dikarenakan bendahara desa takut membawa uang tersebut akhirnya diserahkan ke Polo W. dan selanjutnya penyerahan kedua sebesar Rp. 76.000.000,- (Tujuh puluh enam juta rupiah) langsung diserahkan oleh Direktur BUMDES ke saya”.

“Selebihnya ada sisa sekitar Rp. 40.000.000,- (Empat juta rupiah) belum diserahkan karena masih beredar di masyarakat dan akan dikembalikan oleh masyarakat sekitar akhir tahun ini yang telah ditagih oleh kaur umum inisial W, dana BUMDES tersebut saya amankan dan untuk pembangunan desa dan tidak tercatat dalam buku bendahara desa karena saya orang baru dan tidak tahu aturan”, lanjut. SW. (30/11/2021)

 

Berbeda pengakuan: Siapa berkata apa?

Berbeda pengakuan Direktur yang mengaku bahwa, “dana BUMDES SR tersebut telah diminta oleh kepala desa”.

“Awalnya kami diundang ke balai desa dan diberitahukan bahwa SK Pengurus sudah habis dan kami diminta oleh kepala desa SW untuk menyerahkan dana BUMDES ke pemerintahan Desa”, tuturnya.

Selanjutnya, kata S, “Kami serahkan dana BUMDES tersebut secara bertahap dikarenakan dana tersebut masih bergulir dipergunakan modal masyarakat desa”.

“Jadi saya mengembalikan dana BUMDES tersebut awalnya pada bulan april tahun 2020 saya serahkan ke bendahara desa sebesar Rp. 50.000.000,-, tanggal 29 juni 2020 sebesar Rp.40jt (pasokan angsuran warga) saya serahkan ke bendahara desa dirumah, dan pada tanggal 23 oktober 2020 sebesar Rp. 76jt (pasokan angsuran warga) saya serahkan ke kepala desa di ruang kerja kepala desa dengan disaksikan perangkat desa, kepala desa menyampaikan bahwa akan dibentuk pengurus baru, namun sudah hampir 2 (dua) tahun lebih sampai hari ini belum terbentuk pengurus BUMDES yang baru, padahal sudah ada instruksi harus dibentuk kepengurusan yang baru”, Jelas S. (30/11/2020)

 

Ada apa dengan bendahara?

Sementara itu, Bendahara Desa, R saat dikonfirmasi melalui WhatsApp tidak merespon. (30/11/2021)

 

Masih belum terkumpul

Kaur Umum W saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa dirinya selaku Sekretaris BUMDES, membenarkan sebagai berikut.

“Masih ada dana yang masih belum terkumpul.di warga masyarakat sekitar Rp. 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah) dan kepengurusan kami sudah tidak ada masalah”, kata W (30/11/2021)

 

Benar diamankan

Ketua BPD R membenarkan bahwa, “dana BUMDES ditarik kembali oleh Pemerintah Desa untuk diamankan”, kata R (30/11/2021)

 

Tidak dibenarkan

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)¬† KY SSi mengatakan bahwa, “penarikan kembali dana BUMDES oleh Pemerintahan Desa tidak dibenarkan. Jika dibekukan dana tetap berada di BUMDES”, kata khusnul. (30/11/2021)

 

Penarikan: Penyalahgunaan wewenang atau PMH ?

Charif Anam Ketua Umum DPP LSM ILHAM Nusantara, jika berdasar pada ketentuan undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 bahwa, “BUMDES merupakan organisasi perekonomian desa terpisah dari desa yang didirikan bertujuan mengelolah keuangan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat desa, untuk penghentian kegiatan usaha memang diatur namun untuk menarik kembali dana BUMDES oleh kepala desa tidak diatur”.

“Jika merujuk keterangan kepala dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lamongan tidak diperbolehkan kepala desa menarik kembali dana BUMDES”, tuturnya,

“Maka, lanjut Charif, DIDUGA kuat Kepala Desa SW melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menyalahgunakan wewenang yang ada pada dirinya untuk menarik kembali dana BUMDES yang diperuntukan untuk kepentingan pribadinya sebesar kurang lebih sebesar Rp. 166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah) dengan dalil mengamankan keuangan BUMDES”, tegasnya.

“Hal ini tidak bisa dibiarkan, harus diusut sampai keakar-akarnya”, tutup Charif (30/11/2021).

85610cookie-checkAlih Fungsi Dana Bumdes: Amankan Vs PMH ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *